pertambangan rakyat. Menurut data Kementerian ESDM, mayoritas aktivitas tambang ilegal terjadi pada komoditas mineral. pertambangan rakyat

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. 10. Dalam Undang-Undang, izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) kini sudah memiliki akses seluas 100 hektare dibandingkan dengan izin penetapan lokasi. “Adanya imbauan tentunya itu menjadi harapan kita semua dalam rangka menyelamatkan lingkungan maupun menyelamatkan rakyat kita semua,” terangnya. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7Kegiatan penambangan intan di Kecamatan Cempaka termasuk jenis tambang rakyat yang sudah ada sejak lama. wilayah pertambangan 6. 6. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari. 4/ 2009, yang ditindaklanjuti dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman, kriteria dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yangpada pertambangan emas rakyat di Kabupaten Sijunjung. Pemprov Jambi juga telah menerima usulan Wilayah Pertambangan Rakyat dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Dari penetapan itu, Pemprov Papua baru bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat untuk perorangan atau koperasi," katanya, Kamis (6/8). Yang terpenting adalah publik mendapat layanan. 89. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pertambangan rakyat, untuk mengetahui dan menganalis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan. com, Samarinda - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Indonesia (APPRI), Rudi Prianto mendukung pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, soal tambang koridor dikelola sebagai tambang rakyat. pertambangan rakyat, karena di dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang pemerintah daerah berpean aktif dalam penyusunan serta tanggung jawab reklamasi dan pascatambang bersama pemegang IPR. 68. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. Wilayah Pertambangan Rakyat . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan. Mengenai keberadaan PETI ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat. 13. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan. "Anehnya saat dilakukan penindakan, 22 alat berat berupa excavator itu hilang, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dan jajaran teknis untuk menertibkan segala praktek yang melanggar hukum," kata Amirudin Rauf. Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun. Jokowi telah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2020. Menurut Undnag-undnag Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. 5. 4 Tahun 2009 Gambar. Dalam pasal inidisebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahangalian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempatsecara kecil-kecilan atau. Bisa juga PETI bergabung dengan perusahaan besar yang sudah izinnya,” kata Ridwan. Skala kegiatan pertambangan secara umum dapat dibagi dua yaitu penambangan skala besar dan penambangan skala kecil yang dilakukan oleh rakyat (tambang rakyat). Persoalan pertambangan rakyat, sebagian besar ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/ PETI), semakin marak di pelosok tanah air. 23 Dec 2015. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. PeraturanKAJIAN YURIDIS TAMBANG RAKYAT DI DESA TATELU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA1 Oleh: Alva Josua Kowaas2 Roosje M. ID : 12 HLM. dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan, pemerintah. lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna (Siswanto dkk. Pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan bahan-bahan galian ini melibatkan pemerintah, pengusaha dan masyarakat. bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat- alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan. Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tentunya setelah mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah. Skema Pertambangan. Marahalim Siagian) DISUSUN OLEH MARAHALIM SIAGIAN 2016 1|P a g e A. Terkait dengan masalah hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan. B/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba sesuai dengan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Baca Juga: Perhapi Sarankan Pemerintah Amankan Lahan Eks PKP2B dari Penambang Tanpa Izin1. Pasal 22 : Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: a. Pertambangan Rakyat; yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. COM, JAMBI - Sampai saat ini, upaya pengurusan izin kawasan pertambangan menjadi wilayah pertambangan rakyat masih dilakukan. Dengan pengawasan ketat, WPR dinilai salah satu cara meminimalisir kerusakan lingkungan, maupun menekan konflik sosial. Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 12. Izin Usaha Bahan Bakar Nabati 13. PERTAMBANGAN RAKYAT Arief Rahman Fakultas Hukum Universitas Mataram Lombok, NTB, Indonesia Email : ariefrahmanburaeng@yahoo. 2010 No. 03/2021. 11. IPR adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah yang terbatas. Pertambangan rakyat secara implisit telah diatur dalam Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan Pasal 26 mengenai WPR dan Pasal 66 hingga 73 tentang IPR di dalam Undang-Undang. 000 penambang hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk kegiatan penambangan beberapa puluh tahun. Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo. 7. Oleh. kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 5. Izin pertambangan rakyat IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Namun pada masa itu pola yang dikembangkan adalah pertambangan milik pemerintah maupun perusahaan yang dilakukan oleh rakyat, dan tidak ada pengaturan khusus. Surat Permohonan BermateraiRp. WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. n. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta pemerintah menata kembali sektor pertambangan rakyat. Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang. proses penambangan tersebut, sedangkan teknik-teknik penambangannya nyaris tidak mengalami perubahan. Liputan6. Rabu, 15 Juli 2020. 741 titik lokasi. Adapun, yang belum. pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan/atau gas bumi, atau panas bumi, dari Wilayah Kerja Minyak. ASPEK HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT DI INDONESIA Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha. Kewenangan. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5 Adeleida J. (2006). Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap ling-kungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat; Pemerintah Pusat segera melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Instansi Pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022. 46. Pasal 25 mengatur tentang pedoman, prosedur, dan penetapan WPR, yang dalam kewenangan. Pertambangan rakyat yang sesungguhnya ada aturannya, ada regulasinya, dan sudah jelas," ungkapnya dalam sesi webinar, Senin (27/9/2021). Tingkat kecelakaan kerja yang tinggi merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Pada 2019, GOLD-ISMIA kemudian masuk untuk mendorong penghapusan. Agoes Soegianto, 2005. Dalam pertambangan, asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan, bahwa dalam melakukan setiap penambangan harus mampu memberikan manfaat serta keuntungan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. net. 32. 000. Tambang rakyat di Desa Karya Baru Kecamatan Padengo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Doc. Sektor pertambangan ‘unggul’ di Maluku Utara. UU Otsus tahun 2001 tentang . Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Qanun tersebut. persyaratan finansial. 7. 7. 4/ 2009, yang ditindaklanjuti dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman, kriteria dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Nantinya, dana ini akan dikembalikan lagi untuk pengelolaan tambang rakyat. Wanita yang bekerja di usaha pertambangan rakyat ini menghadapi banyak tantangan dalam melakukan. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pada pasal 42 (1): pembangunan perekonomian . Aturan Pertambangan Rakyat. . (4) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. "Masyarakat lebih setuju apabila lokasi tambang emas tidak ditutup, akan tetapi pemerintah harus menetapkan wilayah yang diperbolehkan untuk ditambang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Pertambangan nomor 4 tahun 2009," pungkasnya. 5. Daripada buat kesalahan, ini mau dirumuskan lagi," katanya. (2) Menteri menetapkan pedoman pengelolaan pertambangan rakyat. 3 Metode Panning Metode panning atau pendulangan adalah metode yang paling umum digunakan dengan memanfaatkan berat emas itu sendiri. UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan UU No. Kalau pertambangan tanpa izin bisa dikurangi atau mungkin bisa dihilangkan, potensi kerusakan lingkungan dan pengabaian keselamatan nyawa bisa. 10. 13. Lalu jika ditelaah labih dalam lagi pada Perda RTRW Kabupaten memang ada tumpang tindih yang signifikan, misalnya di Banyuwangi kawasan peruntukan pertambangan dengan spesifik menyebutkan sekitar. Kemudian untuk mempermudah pengawasan. Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk menetapkan: a. Timah. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian. Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada. id) Kegiatan penambangan rakyat juga mengalami kendala di pemerintah daerah. Dengan adanya persetujuan pemerintah, maka akan ada proses audit dan evaluasi kegiatan pertambangan. Metode emas memperlukan air dan wajan yang digunakan untuk memisahkan pasir dan tanah dari emas. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ; Permen ESDM No. meliputi hak atas tanah permukaan bumi. tambang Mineral bukan logam dan/atau batuan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapatIzin Pertambangan Rakyat. id - Bayah adalah sepenggal sejarah tentang batu bara, semesta penderitaan bagi romusha yang bekerja dan meregang nyawa di sana, juga sebenggol penghidupan bagi masyarakat kiwari yang masih. kegiatan penambangan rakyat terhadap timah secara tanpa izin, atau yang dikenal di sana sebagai Tambang lnkonvensional, yang semulanya hanya dilakukan di areal kuasa penambangan (KP) PT. 1. Sekadau (Suara Kalbar) – Aksi unjuk rasa atau demo masyarakat dari Kecamatan Sekadau Hilir di hari kedua dilakukan. Hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperuntukkan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan Diktum KETIGA huruf c, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya sudah ada sinyal, kawasan-kawasan illegal drilling dijadikan Wilayah Tambang Rakyat. rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Persetujuan Besar Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian. Pertambangan, Izin pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48 dan pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. “Pembicaraan dalam sidang hanya seputar birokrasi perizinan, investasi dan divestasi saham, keselamatan rakyat korban tambang, ancaman kesehatan akibat. pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; dan b. Selain IUP operasi produksi, Pemda DIY juga mengeluarkan izin pertambangan rakyat (IPR) di Sungai Progo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ( / Investor Daily/EMRAL) Jakarta – Untuk mengungkapkan bahwa pertambangan rakyat adalah potensi ekonomi kerakyatan yang tahan krisis, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menggelar Kongres II Tambang Rakyat dan International Conference. h. Mengenai keberadaan PETI ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat. 3. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. Ia berharap agar BRIN dapat berperan di wilayah Indonesia yang sudah berproduksi oleh tambang rakyat. Banyaknya kasus penggunaan bahan kimia berbahaya di sejumlah pertambangan rakyat membuat pemerintah mengambil tindakan tegas. Menurut Arief, dalam ilmu antropologi, pertambang rakyat sudah jadi satu kultur sistem pertanahan baru untuk masyarakat. 23. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar Syarif Kamaruzaman menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan mengenai perizinan pertambangan rakyat. Tambang Rakyat Anak Tiri Pertambangan Nasional. Peningkatan perolehan emas perlu diterapkan teknologi tepat guna yang siap pakai dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja, selain tentunya mengurangi. Peta Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) ditandatangani oleh pemohon yang menggunakan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis nasional (sejajar dengan lintang bujur dan menggunakan peta dasar RBI BIG skala minimal 1:25. Referensi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Share. Pengawalan dan pengawasan hukum pelaksanaan pemberian izin tambang rakyat dapat menjadi. Salim HS. Hasil eksploitasi tambang, masih menjadi persoalan antara lain hak bagi hasil mineral tambang buat daerah. Syarat Administratif - Untuk Orang Perseorangan dan Kelompok Masyarakat a) surat permohonan; b) kartu tanda penduduk; c) komoditas tambang yang dimohon; dan d) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. Kalau pertambangan tanpa izin bisa dikurangi atau mungkin bisa dihilangkan, potensi kerusakan lingkungan dan pengabaian keselamatan nyawa bisa ditekan,” imbuh Lana. Tujuh di antaranya merupakan tambang emas di Kuantan Singingi, Riau; Kulon Progo; Lombok Barat; Sumbawa; Gorontalo Utara; Minahasa Utara; dan Halmahera Selatan. izin usaha pertambangan khusus 11. Tambang rakyat. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. 27. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI MASA YANG AKAN DATANG Dida Rachma Wandayati1,. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan. Sejak emas ditemukan di Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Waelata pada tahun 2011 wajah Pulau Buru mulai terusik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pertambangan timah rakyat ini mengakibatkan dampak yang negatif terhadap lingkungan karena penambangan dilakukan tidak hanya di lahan bekas tambang PT. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan kawasan di Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari perbukitan karst atau batu kapur, sehingga persediaan olahan tambang berupa batu kapur sangat melimpah dan menarik minat masyarakat untuk. Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat, PETI tidak ikuti tata kelola pertambangan yang baik, membahayakan dan merusak. Macam-macam pembinaan dimulai dari bidang pengusahaan, teknologi. Hal itu disampaikan Gus Falah menanggapi usulan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) agar tambang emas rakyat ilegal dapat memperoleh izin resmi. lzinPertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. izin pertambangan rakyat 10. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harusnya diterbitkan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang merupakan bagian dari Wilayah. Rabu, 10 Maret 2021 Ombudsman mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pertambangan tanpa izin dan pertambangan rakyat. Wilayah Izin Usaha Pertambangan. IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 62 ayat 1 PP 96/2021): orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau Pertambangan Rakyat Menurut UU Minerba No. Untuk itu,. persyaratan perizinan usaha pertambangan 9. Salim menambahkan bahwa kegiatan Pertambangan, Izin pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48 dan pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil. 000,00 (sepuluh milyar). Produksi, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, Reklamasi, Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang, dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-~ndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. , 2012).